MA akan Pilih Pengadilan Percontohan Mediasi

Contoh ruang mediasi yang nyaman di PA Jakarta Selatan. Ruang mediasi bukan satu-satunya pertimbangan penilaian.

Jakarta l badilag.net

Mahkamah Agung akan memilih pengadilan-pengadilan yang layak dijadikan percontohan untuk mediasi. Dari lingkungan peradilan agama, akan dipilih satu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang dinilai memenuhi kriteria yang ditentukan.

“Saya diminta Pak Ketua Muda Uldilag untuk mencari, mana kira-kira PA yang bisa dijadikan percontohan mediasi,” kata Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, ketika melakukan rapat koordinasi dengan Pansek PTA se-Indonesia, Senin (21/6/2010).

Ada beberapa kriteria yang dipatok. Di antaranya, ruang mediasi yang memadai, kualitas mediator, kesesuaian dengan hukum acara dan tentu saja tingkat keberhasilan mediasi.

“Kami mohon, tiap PTA mengirimkan minimal satu nama pengadilan di wilayahnya yang layak dijadikan percontohan mediasi,” kata Dirjen Badilag.

Para Pansek PTA kemudian menuliskan pengadilan yang mereka jagokan di selembar kertas dan menyerahkannya ke Ditjen Badilag. Mereka tampak sangat antusias.

Badilag dan Pansek PTA Bahas Pedoman Bantuan Hukum

Dirjen Badilag Wahyu Widiana (kedua dari kiri) memimpin rapat, didampingi Sekretaris Ditjen Badilag Farid Ismail, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Zuffran Sabrie, dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Sayed Usman.

Jakarta l badilag.net

Ditjen Badilag Mahkamah Agung mengadakan rapat koordinasi dengan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah se-Indonesia di Gedung Badilag, Senin (21/6). Pembahasan difokuskan pada persoalan bantuan hukum, sidang keliling dan perkara prodeo.

"Saat ini Badilag sedang menyusun pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Kami berharap mendapat masukan dari saudara-saudara," kata Dirjen Badilag, Wahyu Widiana.

Wahyu menjelaskan, peradilan agama selaku salah satu pemegang kekuasaan kehakiman diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk memberi pelayanan publik dalam bidang hukum. Karena mayoritas pengguna jasa peradilan agama adalah masyarakat miskin, maka kebijakan yang diambil sekarang adalah memprioritaskan pelayanan kepada pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu.

Dua pembicara pada seminar, Wahyu Widiana dan Tantie Supriatsih, memegang piagam penghargaan, didampingi oleh Ketua Panitia, M Farhan (baju batik), Ketua Umum DPP FORMASI, Aris Sukamto (jaket hitam tanpa peci) dan panitia lainnya

Satu panel dengan pembicara lainnya, Tantie Supriatsih, SH, MH, Advokat Surabaya, Wahyu Widiana menyampaikan secara tegas bahwa di samping peran pengadilan itu sendiri, peran  masyarakat luas sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pemberantasan mafia hukum.