Badilag Serius Jajaki Kerja Sama dengan LIPIA

AKRAB. Dirjen Badilag dan Direktur LIPIA berbincang akrab dan berjabat tangan usai pertemuan.

Jakarta l badilag.net

Ditjen Badilag Mahkamah Agung makin serius menjajaki kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Indonesia (LIPIA). Untuk keperluan itu, Selasa (15/6/2010), Dirjen Badilag Wahyu Widiana menemui Direktur LIPIA, Dr. Abdullah bin Hubai al-Sulami, di kampus LIPIA, Pejaten, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu, Dirjen Badilag menyampaikan bahwa kemampuan berbahasa Arab sangat penting bagi hakim peradilan agama. “Bahkan salah satu syarat agar bisa lulus ujian hakim adalah bisa membaca kitab berbahasa Arab,” ujarnya.

Pentingnya bahasa Arab bagi hakim agama disebabkan hukum yang diterapkan di peradilan agama pada dasarnya adalah hukum Islam. Tidak mungkin, kata Dirjen Badilag, seorang hakim dapat menguasai hukum Islam dengan baik tanpa memiliki kemampuan berbahasa Arab yang baik.

Dengan latar belakang seperti itu, Ditjen Badilag selalu berupaya meningkatkan kemampuan berbahasa Arab warga peradilan agama. Saat ini, ada dua strategi yang telah berjalan. Yakni mendirikan website berbahasa Arab dan menggelar diskusi bulanan dengan memakai bahasa yang sama.

Soal Bantuan Hukum, akan Dilakukan Studi Banding ke Australia

Cate Summer dan Wahyu Widiana berbincang usai pertemuan.

Jakarta l Badilag.net

Dalam rangka mematangkan draft pedoman bantuan hukum di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, akan dilakukan studi banding ke Melbourne, Australia. Para pesertanya adalah perwakilan dari peradilan umum, peradilan agama, Bappenas, lembaga bantuan hukum dan organisasi advokat. Studi banding ini difasilitasi IAJPT (Indonesia Australia Justice Program-Transition).

“Kami ingin membantu peradilan agama dan peradilan umum untuk finalisasi rancangan draft panduan bantuan hukum,” ujar Cate Summer, penasihat IAJPT, dalam pertemuan di Gedung Badilag, Rabu (9/6/2010)

Studi banding ini akan berlangsung pada 3 hingga 10 Juli 2010. Yang akan dikunjungi adalah Negara bagian Victoria, terutama kota Melbourne.

Cate Summer menjabarkan, studi banding kali ini akan mencakup berbagai aspek bantuan hukum. Yang paling pokok adalah tata kelola dan sistem monitoring. Tata kelola ini menyangkut hubungan pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan, bukan hubungan pengadilan dengan pemberi bantuan hukum.

Monitoring dalam hal penggunaan anggaran juga akan menjadi perhatian serius. Sebab, bantuan hukum ini melibatkan banyak pihak, di mana anggarannya berasal dari keuangan negara, sehingga perlu ada pertanggungjawaban yang jelas.

Para peserta juga akan mendalami untuk perkara apa saja anggaran bantuan hukum dialokasikan. Di Australia, peradilan terbagi menjadi peradilan pidana, perdata, keluarga, dan anak. Di seluruh lingkungan peradilan itu, bantuan hukum dapat diberikan.