Get Adobe Flash player

Pimpinan

  • bu.jpg
  • drh3.jpg

Hakim

  • c1.jpg
  • c5.jpg
  • c7.jpg
  • hakim pak darmi.jpg

Pilihan Bahasa

Kalender Anda

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Login SMS Gateway

Login Direktori Simpeg

Galeri Wisata

  • air mancur.jpg
  • bedegung.jpg
  • bkb.jpg
  • gunung_dempo.jpg
  • gunung_jempol..jpg
  • istana.jpg
  • jembatan ampera.jpg
  • ledeng.jpg
  • museum_balaputra.jpg
  • pulo_kemaro.jpg
  • puntikayu.jpg
  • ranau.jpg
  • rumah rakit.jpg
  • rumah_limas.jpg
  • siguntang.jpg
  • teluk.jpg

SELAMAT DATANG DAN TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG DI SITUS RESMI PENGADILAN AGAMA LAHAT, CONTACT US: pengadilan_agama_lahat@yahoo.com / luqvirendyrosyid@gmail.com

FOKUS PENGADILAN AGAMA LAHAT

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

  1. Organisasi
        Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
  2. Tatalaksana
        Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance.
  3. Peraturan Perundang-undangan
        Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
  4. Sumber Daya Manusia Aparatur
        SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
  5. Pengawasan
        Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN.
  6. Akuntabilitas
        Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
  7. Pelayanan publik
        Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
  8. Mindset dan cultural Set Aparatur
        Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Sejarah Pengadilan Agama Lahat

Sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar`iyah di Sumatera. Dengan demikian di Lahat dibentuk sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar`iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kabupaten Lahat, dan sebuah Pengadilan Agama Syar`iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi Sumatera Bagian Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan ber-wenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1.  Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

2.  Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya.

3.  Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (sub Bagian Umum dan Keuangan, kepegawaian dan keuangan).

4.  Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5.  Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6.  Waarmerking akta keahli warisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.

7.  Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, mem-berikan atau melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

8.  Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diper-baharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Lahat berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 23 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961. Pengadilan Agama Lahat merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Era Terbentuknya Pengadilan Agama Lahat

Pengadilan Agama Lahat berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 23 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961. Pengadilan Agama Lahat merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
  2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
  3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
  4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
  5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
  7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
  8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Era Bergabungya 4 (Empat) Peradilan Ke Mahkamah Agung RI

Pada tahun 2004, di saat Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Prof. DR. Bagir Manan, S.H., dengan terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 42 ayat 2 dijelaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI dan telah berpisah dari Departemen Agama.

Peralihan ini berdampak signifikan terhadap penegakan hukum di Peradilan Agama, dimana selama Pengadilan Agama dibawah Departemen Agama, Pengadilan Agama hanyalah merupakan institusi yang sejajar dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas lain dibawah Departemen Agama baik secara organisasi, administrasi dan finansial. Dengan demikian, tidak ada lagi intervensi lembaga eksekutif terhadap lingkungan peradilan.

Hal ini tentu saja dirasakan pula oleh Pengadilan Agama Lahat. Sejak bergabung ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 juli 2004, Pengadilan Agama Lahat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saat itu, Di bawah pimpinan Drs Imamuddin, SH

Sejak Tahun 2017 Ketua Pengadilan Agama Lahat Adalah Bapak Almihan, SH.,MH beserta Wakli Ketua Dra. Burnalis, MA hingga Sekarang. Pembentukan Pengadilan Agama Lahat Tergolong cukup Tua, wilayah – wilayah yang masuk ke dalam wilayah Hukum Kabupaten Pengadilan Agama Lahat ini adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten 4 Lawang dan Kota Pagar Alam, kedepan Kota Pagar Alam akan memiliki Pengadilan Agama Sendiri mengingat cukup luasnya jangkauan wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat.

Pegawai dan Honorer

  • 8.jpg
  • 9.png
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 21t.jpg
  • 37.jpg
  • 40.jpg
  • 46.jpg
  • a10.jpg
  • a12.jpg
  • a16.jpg
  • a19.jpg
  • a20.jpg
  • a22.jpg
  • a24.jpg
  • a25.jpg
  • a26.jpg
  • a28.jpg
  • a31.jpg
  • a32.jpg
  • a33.jpg
  • a34.jpg
  • a35.jpg
  • a37.jpg
  • fitrah.jpg
  • humaidi.jpg
  • imam mujaddid alhakimi.jpg
  • jhoo.jpg
  • web nanda.jpg
  • zul.jpg

Galery Foto

  • a.jpg
  • a1.jpg
  • aa.jpg
  • ab.jpg
  • ac.jpg
  • b.jpg
  • bpt1.jpg
  • bpt2.jpg
  • bpt3.jpg
  • bpt6.jpg
  • bpt7.jpg
  • bpt11.jpg
  • c.jpg
  • cicic.jpg
  • d.jpg
  • dsc.jpg
  • dsc0.jpg
  • dsc_0710.jpg
  • dsc_0768.jpg
  • e.jpg

Jajak Pendapat

Bagaimana Informasi yang ditampilkan di website ini?
 

Pengunjung saat ini

Kami punya 2 tamu online

Situs Terkait












Data Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini16
mod_vvisit_counterKemarin575
mod_vvisit_counterMinggu ini716
mod_vvisit_counterMinggu Lalu1296
mod_vvisit_counterBulan ini2863
mod_vvisit_counterBulan lalu5894
mod_vvisit_counterAll days3003090

Kami punya: 2 tamu online
Your IP: 54.161.71.188
 , 
Today: Nov 13, 2018

PA Se Sumsel


Login Portal SIMARI


Media Sosial PA. Lahat

    Pengadilan Agama Lahat